Fakultas Hukum Melaksanakan Kuliah Umum di Kampus 2 UIA

0
370

Kampus 2 UIA ~ Keadilan baik di bidang hukum, sosial maupun ekonomi adalah keadilan yang menempatkan manusia sebagai makhluk berdaulat dan bermartabat. Selain keadilan, ciri negara demokrasi adalah persamaan. Dalam arti, negara tidak boleh membeda-bedakan siapapun dalam menaati undang-undang.

Demikian yang disampaikan Dr. Abdul Haris Semendawai, SH., LL.M sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Kuliah Umum dengan thema: “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban dalam Sistem Hukum Indonesia” yang dilaksanakan di Gedung Kampus 2 Universitas Islam As-Syafi’iyah, Rabu 11 April 2018.

Pelaksanaan Kuliah Umum itu juga dilakukan penandatanganan Kesepakatan Pemahaman UIA dengan LPSK yang salah satu maksud dan tujuannya adalah untuk mewujudkan dukungan pelayanan perlindungan saksi dan korban dalam bentuk pengembangan  pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan tugas dan wewenang kedua belah pihak.

Dihadapan Rektor UIA, Dr. Masduki Ahmad, SH., MM, para Wakil Rektor UIA, Dekanat, Dosen dan seluruh mahasiswa yang hadir, Abdul Haris Semendawai yang lahir di Ulak Baru, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, 28 September 1964 itu mengatakan, semua orang sama, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain.

Kondisi sekarang dimana ketidakadilan merajalela, menurut Semendawai, diperburuk lagi dengan tingkah orang yang memiliki kuasa dan materi berlimpah, yang dengan leluasa mengatur hukum dan menghindar dari hukuman. “Lantas, bagaimana dengan orang-orang yang lemah, yang tidak memiliki kuasa, apalagi memiliki materi berlimpah? Apakah mereka tidak punya hak hidup aman dan nyaman di negara bernama Indonesia?,” ujar dia.

Di masa Orde Baru, penegakan hukum sempat dianggap kurang berjalan dengan baik. Maka dalam masa reformasi dibentuklah beberapa lembaga yang mendukung penegakan hukum yang lebih baik, seperti KPK, MK, dan LPSK. Untuk itulah LPSK melakukan terobosan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tentunya dengan adanya LPSK, serta lembaga lain, maka diharapkan akan mendukung adanya pemerintahan yang bersih. “Lembaga-lembaga ini bisa disebut sebagai buah reformasi di Indonesia, khususnya dalam bidang penegakan hukum”, ujar Ketua LPSK yang pernah menjabat Deputi Direktur Program ELSAM Jakarta tahun 2007.

Adanya LPSK sendiri menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya fokus kepada pelaku, melainkan juga saksi dan korban. Bahwa korban memiliki hak untuk dipulihkan. Termasuk hak-hak lain yang didapat dari proses peradilan. “Misalnya hak mendapatkan ganti rugi bagi korban yang dimasukkan ke dalam putusan. Artinya penegakan hukum tidak hanya memikirkan bagaimana pelaku dihukum, tapi bagaimana hak korban dipenuhi”, jelas Semendawai.

Karena dalam menjalankan tugasnya LPSK bisa melakukan kerjasama dengan instansi terkait, termasuk dengan perguruan tinggi. “Kerjasama ini diharapkan dapat dilanjutkan dengan berbagai program, termasuk di UIA akan ada pusat kajian, termasuk Pusat Kajian terkait Saksi dan Korban”, pungkas Semendawai mengharapkan.

Seusai memberikan sambutan, baik Rektor UIA maupun Ketua LPSK langsung menandatangani Kesepakatan Pemahaman dan disaksikan Dekan Fakultas Hukum (FH-UIA), Damrah Mamang, SH.MH, Wakil Dekan FH-UIA Syarif Fadillah, SH.MH, yang kemudian penukaran cenderamata serta berfoto bersama.

Rektor UIA, Dr. Masduki Ahmad, SH., MM
Dr. Abdul Haris Semendawai, SH., LL.M sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Penandatangan Kesepakatan Pemahaman antara UIA dengan LPSK.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here